Pemerintah Kabupaten Lampung Barat resmi menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kegiatan kali ini dilaksanakan secara hybrid, mengombinasikan kehadiran fisik dan daring melalui platform Zoom Meeting.
Sinergi 15 Kecamatan dalam Satu Layar
Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Lampung Barat yang hadir langsung dari titik pusat kegiatan di Kecamatan Way Tenong. Meski sang Bupati berada di Way Tenong, antusiasme peserta tidak surut. Sebanyak 15 kecamatan di seluruh Kabupaten Lampung Barat turut bergabung secara virtual.
Metode daring ini dipilih untuk meningkatkan efisiensi waktu dan memastikan seluruh pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dapat berpartisipasi tanpa kendala jarak.
Mekanisme Usulan: Respons Cepat Dinas Terkait
Dalam sesi utama, masing-masing Camat diberikan alokasi waktu selama 5 menit untuk memaparkan usulan prioritas dari wilayahnya. Usulan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur jalan, peningkatan sarana kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
Poin menarik dari Musrenbang kali ini adalah adanya respons langsung. Setiap usulan yang disampaikan oleh Camat langsung ditanggapi oleh perwakilan Dinas terkait yang hadir. Hal ini dilakukan agar:
-
Terjadi sinkronisasi instan antara kebutuhan lapangan dan ketersediaan anggaran.
-
Menghindari adanya usulan yang tidak terealisasi karena kendala teknis.
-
Mempercepat proses kurasi program prioritas untuk tahun 2027.
Tujuan dan Harapan Pelaksanaan
Penyusunan RKPD 2027 ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan memiliki target strategis bagi kemajuan Bumi Sekala Brak:
-
Tujuan Utama: Menyelaraskan prioritas pembangunan masyarakat dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta memastikan distribusi sumber daya yang adil di 15 kecamatan.
-
Harapan ke Depan: Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap dapat melahirkan dokumen perencanaan yang akurat, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya dialog langsung antara Camat dan Dinas, diharapkan proyek yang dijalankan pada 2027 benar-benar menjawab persoalan mendasar di tengah masyarakat.